Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat agenda Kunspek, di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (22/09/2023). Foto : Ndn/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berharap pemerintah memberi kepercayaan lebih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi leading sector pengelolaan anggaran soal literasi. Menurutnya, Kemendikbudristek selama ini kurang mendapat kepercayaan untuk menjadi leading sector mengelola anggaran yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga itu.

Adapun hal itu diungkapkan Fikri usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X ke Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Tidak adanya leading sector yang jelas atas pengelolaan anggaran literasi ini, kata Fikri, menjadi salah satu indikator indeks literasi di Indonesia masih rendah.

"(Bahkan) Kemendikbudristek sendiri tidak merasa bahwa dia leading sector-nya. Oleh karenanya, akhir Panja ini nanti akan ada konsolidasi, ada RDP lebih dalam lagi dan menghadirkan para pakar untuk kita simpulkan. Jadi secara kelembagaan, nanti literasi ini siapa yang menjadi dirigennya," ujar Fikri kepada Parlementaria usai agenda Kunspek, di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (22/09/2023).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, beberapa Kementerian di Indonesia juga memiliki mata anggaran soal literasi. Namun, program yang dijalankan masing-masing Kementerian, kata dia, seringkali tidak disinkronkan.

"Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal juga ada (anggaran literasi), Kemenkominfo juga ada literasi digital, kemudian Kemenko PMK juga ada Deputi Bidang Literasi dan Kreasi Inovasi. Ini lantas mana sesungguhnya yang harus kita mintai konsep menyeluruh tentang pembangunan literasi," ucapnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sendiri mendorong Kemendikbudritek untuk dipercaya pemerintah membuat konsep pembangunan literasi. Namun, kata Fikri, kementerian lain tetap perlu turut mendukung pelaksanaan konsep yang akan diusung Kemendikbudristek soal pembangunan literasi.

"Seharusnya Kemendikbudristek menjadi leading sector. Tetapi, kementerian lain tetap harus support. Jadi, karena gak bisa kita biarkan Kemendikbud, karena misalnya literasi digital kan tetap butuh Kemenkominfo," pungkasnya. (ndn/rdn)